Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla Palembang

Penegakan Hukum Maritim oleh Bakamla Palembang telah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan keamanan dan kepatuhan di perairan sekitar Sumatera Selatan. Bakamla Palembang, atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Cabang Palembang, merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum maritim di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Bakamla Palembang, Kolonel Laut (P) Teguh Irawan, penegakan hukum maritim sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia. “Kami terus melakukan patroli dan operasi penegakan hukum maritim untuk mencegah berbagai kejahatan di laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan pelanggaran lainnya,” ujarnya.

Bakamla Palembang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penegakan hukum maritim. “Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Palembang,” kata Kolonel Teguh.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, penegakan hukum maritim oleh Bakamla Palembang perlu didukung oleh aturan yang jelas dan tegas. “Penegakan hukum maritim harus didukung oleh kerangka regulasi yang kuat dan efektif, serta sumber daya manusia dan teknologi yang memadai,” katanya.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dianggap penting dalam mendukung penegakan hukum maritim. Menurut Zenzi, “Masyarakat harus terlibat aktif dalam melaporkan potensi pelanggaran hukum maritim kepada pihak berwenang agar tindakan bisa segera diambil.”

Dengan semangat dan komitmen yang kuat, Bakamla Palembang terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di wilayahnya. Diharapkan dengan sinergi antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat, keamanan dan ketertiban di perairan Palembang dapat terjaga dengan baik.