Penegakan Hukum Tindak Pidana Laut di Indonesia
Penegakan Hukum Tindak Pidana Laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut negara. Dengan luasnya wilayah laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia terus ditingkatkan melalui kerja sama lintas sektoral antara Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga terkait lainnya. “Kita tidak bisa menyelesaikan masalah tindak pidana laut secara parsial, tapi harus secara komprehensif melibatkan semua pihak terkait,” ujar Laksamana Aan Kurnia.
Salah satu tindak pidana laut yang sering terjadi di Indonesia adalah penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing. Hal ini merugikan negara dalam hal kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mulyadi, penegakan hukum terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita tidak boleh memberi toleransi terhadap pelaku illegal fishing, karena hal ini merugikan bangsa dan negara,” ujarnya.
Penegakan hukum tindak pidana laut juga melibatkan kerjasama dengan negara lain untuk memantau dan menindak kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di perairan Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kerjasama dengan negara-negara lain sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana laut. “Kita harus bersinergi dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah illegal fishing dan kejahatan laut lainnya,” ujarnya.
Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia, peran masyarakat juga sangat penting dalam memberikan informasi dan dukungan kepada aparat penegak hukum. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Laksamana Sunardi, “Masyarakat harus menjadi mata dan telinga bagi aparat penegak hukum dalam memantau aktivitas ilegal di perairan Indonesia.”
Dengan kerjasama lintas sektoral, konsistensi dalam penegakan hukum, serta peran aktif masyarakat, diharapkan penegakan hukum tindak pidana laut di Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan dan kelestarian sumber daya laut negara.