SOP

1. Pengawasan dan Patroli Laut

Tujuan: Memastikan keselamatan pelayaran dan menjaga keamanan perairan Plaju. Prosedur:

1. Perencanaan Patroli: Menyusun jadwal patroli laut secara berkala untuk memantau aktivitas kapal dan memastikan tidak ada pelanggaran di perairan.
2. Pelaksanaan Patroli: Melaksanakan patroli rutin dengan kapal patroli dan menggunakan teknologi pemantauan seperti radar dan CCTV laut.
3. Pemeriksaan Kapal: Memeriksa kapal yang mencurigakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pelayaran, serta memeriksa surat izin pelayaran dan dokumen kapal lainnya.
4. Koordinasi dengan Instansi Lain: Jika ditemukan kapal yang melanggar aturan, segera berkoordinasi dengan TNI AL, Polri, atau instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut.

2. Penanganan Keadaan Darurat di Laut

Tujuan: Menanggulangi insiden darurat di laut dengan cepat dan tepat. Prosedur:

1. Penerimaan Laporan: Menerima laporan darurat melalui saluran komunikasi yang tersedia (telepon, radio, email).
2. Tanggap Darurat: Segera mengirim tim patroli atau kapal bantuan ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan pertama dan melakukan evakuasi jika diperlukan.
3. Koordinasi: Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan SAR Nasional, TNI AL, dan Polri untuk penanganan lebih lanjut.
4. Laporan Kejadian: Setelah penanganan darurat selesai, buat laporan lengkap tentang insiden tersebut, tindakan yang diambil, dan hasilnya.

3. Penegakan Hukum Maritim

Tujuan: Menegakkan hukum terhadap pelanggaran maritim, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan kerusakan ekosistem laut. Prosedur:

1. Deteksi Pelanggaran: Melakukan pemeriksaan terhadap kapal atau aktivitas yang mencurigakan menggunakan teknologi pemantauan atau patroli langsung.
2. Pemeriksaan Kapal: Jika kapal terindikasi melanggar hukum, lakukan pemeriksaan untuk memeriksa dokumen kapal, jenis barang yang dibawa, dan kegiatan yang dilakukan.
3. Penyitaan: Jika ditemukan pelanggaran, lakukan penyitaan terhadap kapal atau barang yang terlibat dan lakukan tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Laporan Penindakan: Laporan penindakan harus disusun dengan rinci, termasuk bukti yang ditemukan dan tindakan hukum yang diambil, serta diteruskan kepada pihak berwenang.

4. Pengawasan Sumber Daya Laut dan Lingkungan

Tujuan: Menjaga kelestarian ekosistem laut dan mencegah kegiatan ilegal yang merusak lingkungan laut. Prosedur:

1. Pemantauan Aktivitas Perikanan: Memantau aktivitas perikanan di wilayah perairan Plaju untuk mencegah illegal fishing dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut.
2. Pencegahan Pencemaran Laut: Melakukan pengawasan terhadap tumpahan bahan berbahaya dan pencemaran laut dari kapal atau aktivitas industri.
3. Kerjasama dengan Instansi Terkait: Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk penegakan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam laut.
4. Penyuluhan Masyarakat: Melakukan sosialisasi kepada nelayan dan masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan menghindari kegiatan yang dapat merusak ekosistem laut.

5. Pelaporan dan Dokumentasi

Tujuan: Menjamin bahwa semua kegiatan Bakamla Plaju tercatat dengan baik untuk evaluasi dan tindak lanjut. Prosedur:

1. Laporan Harian: Setiap petugas di lapangan wajib menyusun laporan harian terkait patroli, pengawasan, dan penanganan insiden.
2. Laporan Insiden: Jika terjadi insiden maritim atau penegakan hukum, buat laporan lengkap yang mencakup detail kejadian, tindakan yang diambil, dan hasil yang dicapai.
3. Dokumentasi Elektronik: Semua laporan dan dokumen terkait harus disimpan dalam sistem digital yang terorganisir dan aman untuk mempermudah akses dan evaluasi.
4. Evaluasi Rutin: Setiap bulan, lakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan dan insiden yang terjadi untuk memperbaiki prosedur dan meningkatkan efektivitas operasional.

6. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Tujuan: Meningkatkan sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut di wilayah Plaju. Prosedur:

1. Rapat Koordinasi: Mengadakan rapat koordinasi dengan TNI AL, Polri, Badan SAR Nasional, dan instansi terkait lainnya untuk membahas isu-isu maritim.
2. Operasi Gabungan: Untuk penanganan masalah besar atau insiden darurat, Bakamla Plaju dapat membentuk tim gabungan dengan instansi lain untuk menangani situasi secara lebih efektif.
3. Berbagi Data: Berbagi informasi dan data terkait pengawasan maritim dan penegakan hukum untuk meningkatkan respons dan koordinasi antar instansi.

SOP Bakamla Plaju ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tugas dan kewajiban Bakamla dalam menjaga perairan Plaju terlaksana dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan prosedur yang jelas, Bakamla Plaju dapat menjalankan pengawasan yang optimal, meningkatkan keselamatan maritim, dan menjaga kelestarian ekosistem laut.